Risma Ungkap Bansos Warga Tak di Lokasi Sulit Sempat Tertahan
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) mewanti-wanti semua pihak terkait dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) berhati-hati dengan data penerima bantuan.
Berdasarkan temuan Risma di lapangan, masih ada laporan bansos belum tersalur karena penerima tidak bisa dihubungi atau tidak mencairkan bansos. Padahal saat diselidiki oleh pihaknya, penerima bantuan tersebut bisa dihubungi bahkan hadir langsung ketika dipanggil Kemensos.
"Ternyata bisa dicairkan, jadi data penerima bantuan itu ada, dan mereka ini tinggal tidak jauh dari sini. Bukan di lokasi yang sulit. Pertanyaannya mengapa mereka belum menerima bantuan?" kata Risma dalam keterangan tertulis, Kamis (16/9).
Selain meminta berhati-hati dengan data, Risma juga meminta pihak bank selaku penyalur untuk mendekatkan pelayanan ke tempat tinggal Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Risma menilai, dengan memberikan akses pelayanan yang lebih dekat, penyaluran bansos jadi lebih mudah dan cepat. Pasalnya, Risma juga menemukan kendala penyaluran bansos di lapangan karena penerima bantuan enggan mencairkan bansos sebab harus menempuh jarak cukup jauh untuk bisa sampai ke bank.
Temuan ini terjadi di beberapa daerah terpencil di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Riau.
"Saya minta bank himbara mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan mereka orang miskin yang membutuhkan bantuan," tutur Risma.
Sebelumnya berbagai kendala ditemukan Risma dalam penyaluran dan distribusi bansos di daerah. Selain masih ditemukan pungutan liar dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Risma juga menemukan nilai bansos pangan yang tak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
Pihaknya juga menemukan ribuan rekening penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan PKH yang terblokir di daerah-daerah.
Sementara itu, Staf Khusus Mensos untuk Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili mengaku sempat cekcok dengan pihak perhimpunan bank negara (Himbara) demi bantuan sosial (bansos).
Suhadi menyampaikan hal tersebut merespon desakan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja bersama para menteri.
"Kami untuk penyaluran bansos ini, kami sampai berantem sama bank," kata Suhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/9).
Ia menjelaskan, pihaknya langsung terjun ke daerah untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak dicurangi oleh pihak mana pun.
Kemensos juga telah bekerja maksimal dengan langsung turun ke daerah-daerah dengan penduduk tanpa NIK. Risma dan jajaran juga telah bekerja sama dengan Dukcapil untuk membuatkan KTP warga hingga daerah pedalaman.
"Untuk Bansos, kita sudah pernah dengan Dukcapil, jadi untuk daerah yang banyak penduduknya belum punya dokumen kependudukan kita terjun, kita datangi, jadi berbarengan pencatatannya [DTKS dan KTP]," kata Suhadi.
Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Felly Estelita Runtuwene mempertanyakan langkah Kemensos perihal 8,4 juta penduduk kategori miskin tak terdata dalam DTKS. Padahal kebijakan mengenai perbaikan dan pemutakhiran data DTKS sepenuhnya berada di bawah kendali Kemensos.
Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PAN, Saleh Daulay juga menyindir Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tak hadir rapat karena sedang berkeliling Kalimantan Selatan untuk memberikan sekaligus mengevaluasi penyaluran bansos.
(mln/kid)[Gambas:Video CNN]
0 Response to "Risma Ungkap Bansos Warga Tak di Lokasi Sulit Sempat Tertahan"
Post a Comment